Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan pembukaannya kartu kredit pemerintah dan QRIS lintas negara. Siapa yang dapat menggunakannya dan apa tujuan dari program ini?

Simak artikel Finansialku selanjutnya untuk informasi lebih lanjut!

Presiden Jokowi luncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan QRIS Internasional

Program Kartu kredit pemerintah (KKP) dalam negeri dan Kode QR standar bahasa Indonesia (QRIS) Interstate akan resmi dirilis pada 29 Agustus 2022 di Jakarta.

Pelantikan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, serta beberapa menteri yang mendampinginya.

Antara lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Menteri Keuangan Shri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

Diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Bank Indonesia dan Himbara.

KKP merupakan program yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Bank Indonesia (BI) dan Himpunan Bank Umum (Himbara).

Tujuan dari PKC domestik ini tidak lain adalahmemfasilitasi transaksi antara pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk kredit publik.

Program KKP internal rencananya akan mulai berlaku pada 1 September 2022.

“Kartu kredit merupakan bagian dari Proud Spending Promotion pemerintah Made in Indonesia yang digagas oleh Presiden Jokowi,” kata Luhut Panjaitan saat meluncurkan Beritasatu.com (29/08).

Sementara itu, Presiden Jokowi juga meluncurkan QRIS antarnegara dalam bentuk implementasi komunikasi lintas batas pembayaran QR antara Indonesia dan Thailand.

Pada saat yang sama, kerjasama pembayaran lintas batas dengan Singapura berbasis QR diluncurkan.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani dengan Bank Thailand (Bot) dan Otoritas Moneter Singapura (MAS).

Bagaimana cara kerja kartu kredit pemerintah (KKP)?

Sebagai informasi, berikut tata cara penggunaan KKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196 Tahun 2018, antara lain:

Administrasi konfirmasi pembayaran

  • Pemegang CCP harus mengumpulkan beberapa dokumen, yaitu:
    1. Tagihan/daftar tagihan sementara.
    1. Tugas, perjalanan bisnis, perjanjian dan kontrak.
    1. Konfirmasi biaya.

Faktur dan faktur

  • Pemegang PKC harus terlebih dahulu membuat daftar biaya nyata dari kegiatan operasi.
  • Kemudian PKC selaku pejabat yang bertanggung jawab atas pengadaan barang/jasa akan memasukkan aplikasi tersebut ke dalam daftar.
  • Jika sah, PPK akan menerbitkan kartu kredit DPT pemerintah.
  • Selain itu, PPK juga dapat menolak bukti pengeluaran dengan mengirimkan pemberitahuan penolakan selambat-lambatnya tiga hari kemudian.
  • PPK kemudian akan menerbitkan SPB paling lambat dua hari setelah DPT kartu kredit pemerintah.

Pihak Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Jadi, Siapa pihak pemilik KKP ini?? Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, pemegang KKP adalah: pejabat atau pegawai satuan kerja kementerian/lembaga.

Maka statusnya adalah pegawai negeri, pegawai negeri, prajurit TNI, polisi dan pegawai lainnya.

Pihak-pihak tersebut dapat membeli dari KKP berdasarkan keputusan KPA.

[Baca Juga: Begini Cara Super Aman Transaksi Dengan Kartu Kredit]

Tujuan penggunaan kartu kredit umum (KKP)

Tujuan KKP Sendiri: memfasilitasi transaksi antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, program CCP juga meminimalkan penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan pemerintah (pembayaran tanpa uang tunai), mengurangi biaya tunai / uang tunai gratis dari penggunaan PM, serta upah alternatif per unit tenaga kerja (tanpa menambah utang publik).

Direktur Utama Bank BRI dan Ketua Himbara Sunarso mengatakan penerbitan KKP dalam negeri merupakan realisasi dukungan perbankan di Himbara untuk mekanisme bangga buatan indonesia.

Hal ini sejalan dengan kebijakan sistem pemerintah untuk transaksi nontunai berbasis transaksi internal atau internal. ujarnya, melansir BI.go.id (29/08).

Bank Penyedia Kartu Kredit Negara (KKP)

Dengan meluncurkan KKP dan Interstate QRIS, Himbara juga berkomitmen untuk mendukung pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Dalam hal ini, CCP dalam negeri juga akan menjadi sumber dana bagi satuan kerja dalam melakukan pembelian barang/jasa/produk dalam negeri.

Ada juga tiga bank besar milik negara yang juga terlibat dalam menyukseskan program ini, antara lain: BRI melalui BRImo, BNI melalui BNI Perbankan selulerdan Mandiri via Livin via Mandiri.

[Baca Juga: 9 Rekomendasi Kartu Kredit untuk Pemula, Syaratnya Mudah!]

Transaksi menjadi lebih mudah!

Itulah beberapa fakta tentang KKP dan QRIS antar negara. Keberadaan kedua program ini tidak lebih dari langkah penyederhanaan proses transaksi.

Termasuk pelaksanaan dukungan dalam percepatan pembangunan ekonomi nasional.

Saat ini,Berbicara tentang kartu kredit, apakah Anda salah satu pengguna yang menggunakan layanan tersebut?

Tentunya Anda bisa merasakan betapa mudahnya bertransaksi dengan “kartu shakti” ini.

Sayangnya, kemudahan ini seringkali membuat kita merasa nyaman dan Hilang kendali terhadap pengeluaran. Akhirnya, tagihan meledak.

Untuk melakukan ini, sebagai pengguna kartu kredit, Ayo, Pelajari cara menghindari hutang dengan membaca buku Elektronik keuangan saya Cara bebas dan terhindar dari hutang.

Banner Promosi E-Book Cara Bebas dan Hindari Hutang - HP

Jika Anda ingin terus membahas keuangan, Anda dapat menghubungi perencana keuangan Keuangan saya melalui Aplikasi keuangan saya atau via whatsapp untuk membuat janji.

Demikian informasi mengenai peluncuran program kartu kredit negara dan QRIS Antar Negara. Apa pendapat Anda tentang informasi ini?

Jangan takut untuk menulis di komentar! terima kasih

Editor: Ismyuli Tri Retno

Sumber referensi:

  • Departemen Komunikasi. 29 Agustus 2022 INISIASI KARTU KREDIT INTERNAL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PENAWARAN NEGARA. Bi.go.id – https://bit.ly/3pXiUtT
  • editor. 29 Agustus 2022 Siapa yang bisa memegang kartu kredit? Pemerintah?. Cnnindonesia.com – https://bit.ly/3KboPoo
  • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) – https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/196~PMK.05~2018Per.pdf




https://storyforgeproductions.com

Baca juga:   BEI Resmi Menutup Kode Domisili Investor, Apa Tujuannya?