Hingga akhir tahun 2022, Presiden Indonesia Joko Widodo rupanya menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu)..

Apa yang ada di dalamnya? Lihat artikel keuangan saya untuk detail selengkapnya.

Presiden Jokowi merilis Perppu untuk menciptakan lapangan kerja

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022.

Perppu ini dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat.

Melansir Kompas.com, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dengan keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022, ada harapan kepastian hukum dapat terpenuhi dan ini akan menjadi pemenuhan putusan Mahkamah Konstitusi.

“Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat telah mempengaruhi perilaku dunia usaha di dalam dan luar negeri yang menunggu kelanjutan undang-undang tersebut,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah menilai perlunya kepastian hukum dari pihak undang-undang. Pasalnya, pemerintah menetapkan defisit anggaran tahun depan tidak lebih dari 3% dan menargetkan investasi Rp 1.400 triliun.

Alasan Perppu Izin Mendirikan Tempat Kerja

Ternyata ada alasan tersendiri dikeluarkannya Perppu Cipta Kerja, apa itu?

Presiden Jokowi menilai kondisi dunia saat ini sedang tidak baik. Meski terlihat normal, kata dia, masih ada ancaman ketidakpastian global yang kemudian berujung pada ekstradisi Perppu.

“Artinya, untuk menjamin kepastian hukum, kekosongan hukum yang ada dalam persepsi investor baik internal maupun eksternal. Ini yang paling penting karena perekonomian kita pada 2023 akan sangat bergantung pada investasi dan ekspor,” kata Jokowi dikutip tvonenews.com.

Salinan isi lengkap Perppu Cipta Kerja kini telah diterbitkan. Perppu sendiri memuat 1117 halaman dan 186 pasal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menambahkan, keputusan tersebut dikeluarkan dengan urgensi karena Indonesia dan semua negara di Timur Tengah sedang menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim.

“Review merupakan kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat ekspektasi kondisi global yang baik terkait ekonomi,” ujarnya.

Indonesia saat ini sedang menghadapi potensi resesi global, meningkatnya inflasi dan ancaman stagflasi. Selain itu, jumlah negara yang bergantung pada IMF dikatakan semakin meningkat.

Akibatnya, negara krisis ini untuk negara berkembang menjadi sangat nyataserta konflik Ukraina-Rusia dan lainnya yang terkait dengan geopolitik juga belum berakhir.

[Baca Juga: Investment Outlook: Resesi Menghantui Ekonomi Dunia, Apa Kabar Indonesia?]

Ketentuan hak liburan dalam Perppu Program Cipta Kerja

Perppu Cipta Kerja mengatur bahwa karyawan memiliki setidaknya satu hari libur per minggu.

Hal tersebut sekurang-kurangnya tertuang dalam pasal 79 ayat (2) huruf b UU Cipta Kerja yang menyatakan:

“Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada pegawai/pekerja, paling sedikit meliputi; sebuah. istirahat di antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus, dan istirahat tersebut tidak termasuk waktu kerja; dan B. 1 (satu) hari istirahat mingguan dalam 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Jika kita simpulkan, Perppu tentang Cipta Kerja adalah pencabutan hak cuti pekerja yang dulunya dua hari dalam seminggu.

Aturan ini juga tertuang dalam huruf b ayat (2) pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ini jika waktu istirahat mingguan adalah satu hari selama 6 hari kerja per minggu, atau dua hari istirahat selama lima hari kerja per minggu.

Namun, Perppu ini tetap membolehkan pekerja mendapatkan dua hari libur. Pertanyaandiatur dalam Pasal 77 mengenai jam kerja yaitu 7 jam atau 8 jam sehari.

Aturan ini memungkinkan karyawan untuk mendapatkan dua hari libur per minggu, tergantung pada jam kerja.

“Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; (a) tujuh jam sehari dan 40 jam seminggu selama 6 hari kerja seminggu, atau (b) delapan jam sehari dan 40 jam seminggu selama 5 hari kerja seminggu,” bunyi Pasal 77 ayat (2).

Sedangkan ayat (3) Pasal 77 menjelaskan apakah ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi bidang usaha atau pekerjaan tertentu.

Namun, tidak ada penjelasan lebih lengkap mengenai bidang usaha atau pekerjaan tertentu yang dimaksud.

Perppu Cipta Kerja menyebutkan hal ini akan diatur dengan peraturan pemerintah. Di sisi lain, aturan ini tidak mengatur waktu istirahat atau cuti panjang.

Pasal 79 Undang-Undang Cipta Kerja mengatur ketentuan libur panjang hanya untuk pegawai atau pegawai perusahaan tertentu.

Perpanjangan waktu istirahat hanya akan diberikan dan diatur dalam Perjanjian Kerja sampai dengan Perjanjian Kerja Bersama.

Hal ini tertuang dalam Pasal 79 ayat (5) dan (6) yang berbunyi:

“(5) Selain waktu istirahat dan hari libur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), beberapa perusahaan dapat memberikan waktu istirahat yang diperpanjang sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. (6) Ketentuan tambahan mengenai perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.”

[Baca Juga: 3 Aturan Lembur Baru Dalam Undang-undang Cipta Kerja]

Tanggapan DPR terhadap Perpu Cipta Lapangan Kerja

Perpu Cipta Kerja mendorong Lucy Kurniasari, Komisioner Dewan Perwakilan Rakyat (DNR) IX, untuk menyampaikan tanggapannya.

Dia dengan tegas menyatakan tidak setuju dengan ini aturan ini. Menurutnya, keberadaan Perppu hanya akan berpihak pada pengusaha dan investor.

“Sebenarnya cuti panjang seharusnya diberikan kepada pekerja,” kata tvonenews.com.

Lucy juga percaya bahwa pemerintah harus mempersingkat hari kerja para pekerja.

“Itu karena jam kerja yang panjang tidak meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, lima hari kerja dalam seminggu sudah cukup. Kebijakan ini merupakan jalan tengah dari yang biasa diterapkan di negara-negara maju,” jelasnya.

Bagi Lucy, dia menilai jika pemerintah mengeluarkan Perppu bukan untuk kepastian hukum bagi pekerja, melainkan hanya untuk kepentingan investor.

Artinya, motif penerbitan Perppu bukan untuk kepentingan pekerja, melainkan untuk kepentingan investor, ujarnya.

[Baca Juga: Gelombang PHK Belum Berakhir, Sektor Usaha Ini Diprediksi Aman]

Bijaklah untuk menghadapinya!

Teman keuangan saya apa pendapatmu tentang karya kreasi perppu ini? Apakah menguntungkan atau merugikan?

Mungkin setiap teman keuangan saya memiliki pendapat yang berbeda satu sama lain, dan ada alasannya.

Namun, berbicara tentang alasan Presiden Jokowi mengatakan dunia tidak baik-baik saja karena ancaman ketidakpastian global.

Jadi, mulai sekarang kita harus lebih bijak dalam mengatur keuangan. Dimulai dengan penyusunan anggaran bulanan, kami selalu memantau keuangan dan, jika memungkinkan, gunakan waktu untuk menambah penghasilan.

Teman keuangan saya bisa mendapatkan banyak saran perencanaan keuangan di Perpustakaan E-book keuangan saya.

Selain itu, agar lebih mudah menanamkan kebiasaan pengelolaan keuangan yang baik, Ayo, unduh aplikasi keuangan saya. Semoga ini bermanfaat…

Jika Anda memiliki komentar tentang informasi ini, tulis di komentar di bawah. Jangan lupa untuk membagikan artikel tersebut kepada rekan-rekan lainnya. Terima kasih.

Editor: Ismyuli Tri Retno

Sumber tautan:

  • Ardi Ramadhan. 30 Desember 2022 Jokowi teken dengan Perppu, ganti Hukum inkonstitusional bersyarat. Kompas.com – http://bit.ly/3WHR1Vj
  • admin. 2 Januari 2023 Ternyata ini alasan Jokowi menempuh Perp PU penciptaan lapangan kerja.. tvonenews.com – http://bit.ly/3WHIdi7
  • admin. 2 Januari 2023 Berikut ketentuan hak cuti pekerja di Perp pu Ciptaker.. Kompas.com – http://bit.ly/3GbGeMf
  • Sifa Aulia. 2 Januari 2023 Libur Panjang Buruh Dibatalkan, Anggota Komisi IX DPR Minta Perppa Jalan Cipta Lapangan Kerja Berpihak pada Pengusaha. tvonenews.com – http://bit.ly/3Z34Y1I




https://storyforgeproductions.com

Baca juga:   Ternyata Segini Uang Pensiun DPR, Angkanya Ngeri!